LMAN: Inovasi Percepatan Pendanaan Lahan PSN
??
Rentfix.com – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merupakan salah satu special mission vehicles (SMV) Kementerian Keuangan yang berbentuk BLU untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial serta menggali potensi return on asset dan PNBP.
Dalam menjalankan perannya LMAN melakukan aktivitas peningkatan status aset negara hingga pemasarannya, termasuk melakukan layanan konsultasi aset negara (advisory) kepada Kementerian/Lembaga/BLU dan instansi yang mengelola aset negara lainnya. “Selain itu, LMAN juga diberi mandat akselerator pembangunan infrastruktur melalui pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujar Deputy Director Utilization Property I Yanuar Utomo kepada Rentfix.com
Pendanaan tanah PSN yang telah dilakukan hingga 13 Desember 2019 lalu direalisasikan pembayaran pengadaan tanah sebesar Rp 45,094 triliun untuk mendukung 69 proyek strategis nasional yang meliputi 38 ruas jalan tol, 22 bendungan dan 3 irigasi, 5 proyek jalur kereta, dan 1 pelabuhan dengan total jumlah 68.251 bidang dan luas 104.026.306 meter persegi.
Adapun jalan tol sebanyak 1.606 SHP atas 4.904 bidang tanah dan non jalan tol sebanyak 142 SHP atas 658 bidang tanah. Inovasi Percepatan Pendanaan Lahan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu dokumen pembayaran dalam format soft copy, skema gerai layanan, penelitian administrasi on the spot, rekonsiliasi data dengan stakeholder (berkala) dan melalui aplikasi booking jadwal pendanaan tanah (online).
Berangkat dari hal di atas, LMAN melaksanakan pembayaran pembebasan lahan secara serentak untuk tiga PSN Bendungan di tiga kota, yaitu Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Bandar Lampung, serta Bendungan Tiga DIhaji, Kabupaten Oku Selatan Propinsi Sumatera Selatan.
Mantan Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan pernah mengatakan bahwa pelaksanaan pembayaran secara serentak adalah wujud dari upaya dan peran LMAN dalam percepatan pembangunan infrastruktur PSN.
Selanjutnya, Rahayu juga menambahkan, pembangunan infrastruktur PSN memerlukan tata kelola yang baik, oleh karena itu dalam proses pembayaran ini pula melibatkan beberapa lembaga dan verifikator untuk memastikan bahwa dana yang dibayarkan tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance.
