Sektor Perumahan Diyakini Mampu Pulihkan Ekonomi

Rentfix.com – Kolaborasi berbagai entitas keuangan dan perumahan diyakini dapat mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang saat ini menjadi fokus pemerintah untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri. Potensi dan daya ungkit dari dua sektor tersebut, dinilai sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengatakan, program PEN merupakan bagian dari kebijakan luar biasa yang ditempuh pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19.

Terutama, dampak terhadap ekonomi yang mengalami penurunan tajam akibat virus tersebut. Program PEN juga digelontorkan untuk industri perumahan mengingat dampak lanjutan yang besar dari akselerasi di sektor tersebut.

“Untuk itu, sektor perumahan perlu terus melakukan terobosan dan instrumen baru karena sektor ini punya multiplier effect terhadap 170 industri lainnya.

Kami harapkan dengan upaya tersebut dapat meningkatkan permintaan dari sektor lain sehingga mendorong pemulihan ekonomi,” jelas Suahasil dalam webinar bertajuk ‘Sinergi untuk Percepatan Pemulihan Sektor Perumahan‘ di Jakarta seperti dilansir dari Beritsatu, Rabu (29/7/2020).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Eko D Heripoerwanto, menjelaskan, Kempupera telah menggelontorkan berbagai skema kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi, seperti subsidi selisih bunga (SSB), fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).

“Skema tersebut diberikan untuk mendongkrak industri perumahan subsidi di tanah air. Kami meyakini langkah strategis tersebut, akan mempercepat pemulihan sektor perumahan yang juga akan berpengaruh pada ekonomi nasional,” kata Eko.

Hingga kini, pemerintah memang telah memberikan berbagai stimulus untuk mendongkrak sektor perumahan. Stimulus tersebut diberikan untuk menggarap angka backlog perumahan di Indonesia sekaligus mengakselerasi program PEN.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Pahala Nugraha Mansury, menjelaskan, sebagai salah satu entitas perbankan dalam ekosistem perumahan ini, adanya keberpihakan pemerintah mulai dari aturan hingga penempatan dana negara menjadi angin yang segar.

“Kredit yang di alirkan Bank BTN, juga memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Sebab, kredit tersebut akan menjadi tempat tinggal yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tidak hanya itu, kredit yang disalurkan ke sektor perumahan pun akan memberikan multiplier effect terhadap sekitar 177 subsektor industri lainnya,” jelas Pahala.

Menurut Pahala, Bank BTN sendiri tercatat telah menerima dana negara sebesar Rp 5 triliun pada medio Juni 2020. Seluruh dana negara yang telah ditempatkan pemerintah tersebut, diprediksi akan terserap habis pada akhir Juli 2020. “Kami meyakini perseroan bisa menyalurkan total kredit sebesar Rp 15 triliun dari dana negara tersebut sebelum akhir September 2020,” tegasnya.

Pahala melanjutkan,hingga kini sektor perumahan di tanah air, baru memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 2,77 persen. Posisi tersebut jauh di bawah kontribusi properti di negara kawasan Asean lainnya yang berkisar 8 persen hingga 23 persen.

“Sehingga, kami berkomitmen akan terus mendukung pengembangan sektor perumahan. Apalagi di masa pandemi ini, rumah menjadi tempat berlindung paling aman bagi masyarakat Indonesia,” tandas Pahala.

Basuki Berharap Layanan Perumahan Bisa Dilaksanakan Secara Digital

Rentfix.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap, seluruh transaksi di bidang perumahan mulai dari permohonan, pencarian rumah, hingga akad kredit dapat dilakukan dalam bentuk digital. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo guna menyongsong fase kenormalan baru.

Menurutnya, Presiden telah menyiapkan program besar digitalisasi di bidang layanan pemerintahan Basuki menambahkan, fase ini membuat masyarakat mengurangi kontak fisik. Seluruh kegiatan, sebut Basuki, dilaksanakan dengan digitalisasi.

“Kita harus mulai instrumennya seperti penandatanganan virtual untuk transaksi akad perumahan,” kata Basuki seperti dilansir dari Kompas.com dari laman resmi Kementerian PUPR, Jumat (5/6/2020). Oleh karenanya, ntuk menyongsong era ini, para pengembang dan perbankan harus bisa memfasilitasi hal tersebut.

Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Hirwandi Gafar menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan virtual account bagi para nasabah untuk dapat melakukan transaksi mulai dari akses cari properti hingga pengajuan kredit.

“Untuk wawancara nasabah kami juga sudah lakukan dengan virtual, namun yang masih menjadi hambatan adalah ketika transaksi akad kredit, pihak notaris masih ingin bertatap muka. Selanjutnya akan kami sampaikan untuk akad virtual saja,” ucap dia.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian PUPR elalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) pada Desember 2019.

Sistem ini disusun untuk mempermudah masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mencari dan menentukan rumah subsidi yang diinginkan. Melalui sistem tersebut, pengguna dapat terhubung dengan pemerintah, bank pelaksana, dan pengembang dengan menggunakan sistem host to host secara daring.

Untuk proses verifikasi, sistem ini terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri yang sekaligus telah terkoneksi dengan data FLPP. Bagi bank pelaksana, sistem yang disediakan disebut memudahkan identifikasi calon debitur.

Calon debitur yang mengajukan telah memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi dengan unit rumah yang telah dipilihnya. Sementara bagi pengembang, perumahan yang telah teregistrasi dapat berkontribusi dalam sistem dengan mengumpulkan data perumahan secara lengkap.